Banyuasin | Sumsel.suarana.com - Seorang warga yang mengaku berdomisili di kabupaten lahat saat ini, merupakan mantan warga yang lahir tumbuh kembang di daerah jalur Kecamatan Muara Sugihan, mengkritisi kebijakan Birokrasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Dana Desa.

Berawal ungkapan yang di sampaikan disebuah grup komunitas warga jalur dirinya menilai kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama ini tidak ada hasilnya, dia juga menyebutkan perumpamaan desa di jalur yang ia nilai tidak ada perkembangan positif sejauh ini, instansi terkait pun tak luput dari cercaan warga yang disinyalir sedang mengungkapkan kekecewaannya terhadap birokrasi yang berjalan saat ini.

"Yang di tanyakan bukan soal tata cara aturan kerja baik BPD atau desa ...yang di tanyakan adalah hasil ... Sekarang ini kita tidak bicara satuan-satuan sebelumnya ...kita ambil untuk Tahun ini tahun 2024 apa hasil nya dengan gelontoran dana .... Misal contoh kita ambil desa daya Kesuma sp 7 jalur 14 ...  Apa kegiatan desa itu dengan anggaran yang ada apa hasil nya nya ..mana bukti perubahannya ...   Apa lagi kalo kita berbicara tahun belakang kalo gigit jari"ungkapnya

"Saya bicara begini saya adalah saksi bisu nya ....selagi masih menjadi mahasiswa tingkat akhir dan mau melakukan penelitian mengenai anggaran desa semua data zonk ...dan saya di paksa untuk merubah judul isi penelitian saya dan saya di tekan untuk tidak di beberkan di publik .... Ketika saya mengolah itu apa yang saya dapat zonk semua data ilustrasi ... .... Masak bangunan gedung dengan ukuran 10 x10 menelan anggaran 1 miliar apakah masuk akal ketika saya meminta bekap data kuantiti time schedule progres dan sebagai nya semua hasil rekayasa. tidak berani mengeluarkan hitungan mentah .....semua sudah digodok ... Jadi saya di ancam dan saya juga mengancam bekerjasama dengan inspektorat ...barulah semua apa yang saya minta di keluarkan .... Coba itu kemana BPD .... kalo uraian tugas BPD Tanpa di jelaskan saya sudah paham saya gak bodoh bodoh amat pak ...  Yang di pertanyakan itu hasil nya apa" paparnya 

"Nah jadi tugas BPD Itu bukan hanya menjalankan uraian tugas .. tapi melihat KA apa perubahan desa itu dana desa di buat apa dan bantuan di buat apa ..coba ... Kita ambil dari tarikan jalan AS utama jalur ya mulai jalur 18 lurus pasar Selasa. Sampai ke terus ke jalur 16 argo ..smpai terus ke jalur 14 sp 7 trus Samapi ke jalur 13 blok F itu apa perubahan desa Monggo itu bakal jalan AS utama kabupaten sebelum berpindah ke jalan aspal utama Kecamatan monggo mana bukti nya desa itu anggarannya buat apa ..banyak sekarang ini kepala desa bermain proyek di belang desa dengan menyewa atau meminjam perusahaan.Padahal jelas UUD melarang keras pemerintah berbisnis dengan negara ... "Tambah dia 

"Kita ambil contoh lagi tahun belakang itu ada galian Eksavator jalan belakang rumah itu siapa yang pegang klo bukan kepala desa harus nya itu kontraktor mas bukan kepala desa ... tapi kepala desa meminjam perusahaan kontraktor atau menyewa perusahaan kontraktor buat ambil proyek di dalam desa ....  Kenapa bisa aman karena rakyat nya tidak ada yang kritis masa bodoh dan peduli jadi kepala desa di biarkan bebas pengen cari nama bagus dengan dalih-dalih bagian desa bangunan desa.   Kades nya bagus Hana hini Hana hitu ... Kalo ucapan saya tidak benar Monggo di cek kalian ke berkas tagihan BPKAD kabupaten liat rekening masuk .... Bahkan sangking takut di prima tadi kepala desa memakai Rekening orang lain buat dalih-dalih buka proyek dia ....sudahlah jadi tugas BPD itu pada tidur semua atau bagi bagi hasil kalo tidak mau di bilang begitu ya kerja usut tuntas  .... Janga cuma minta data hasil yang sudah masa ...minta data hasil mentah nya berani tidak kepala desa mengeluarkan Itu lah orang sudah merasa menikmati kok ...sudahlah BPD kita tau kerja seperti apa .bukan mau menjelek-jelekkan ya kalo salah dan merasa bener ya pasti di bongkar dong kebusukan desa" bebernya 

Menanggapi hal tersebut "Ahmada Riduan selaku Camat Kecamatan Banyuasin ll (Sungsang) via WhatsApp mengkonfirmasi pertanyaan dari wartawan, menurutnya hal tersebut sangat wajar seiring perkembangan teknologi saat ini, 

"Wa'alaikumsalam,bagi saya wajar wajar saja masyarakat sekarang banyak yang kritis, zaman serba digital saat ini masyarakat tidak lagi bisa dibohongi sedikit saja kita sebagai pelayan publik melenceng dari aturan siap-siap jadi bulan-bulanan masyarakat bahasa kerennya NETIZEN🙏🙏" balasnya 

Sampai tayangnya pemberitaan ini awak media masih terus melakukan investigasi keberimbangan terkait informasi yang dikumpulkan serta kebenaran penilaian birokrasi yang disampaikan oleh narasumber tersebut.

Pewarta: Junaidi