Diskominfo Lahat Ikuti Rakor Humas Pemerintah, Dukung Indonesia Emas 2045

LAHAT | Sumsel.suarana.com - Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengikuti Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah secara virtual pada Rabu (26/2).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dalam mendukung kebijakan pusat serta mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Rakor dan pelatihan ini dibuka langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dengan tema “Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Acara tersebut diikuti oleh berbagai perwakilan kementerian, lembaga, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Hadir pula Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, serta sejumlah narasumber utama, termasuk Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, bersama Fardila Rachmiliza dan Latief Siregar.

Dalam sambutannya, Meutya Hafid menekankan pentingnya peran humas pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa humas pemerintah harus membangun hubungan sinergis dengan media massa sebagai mitra strategis untuk menyampaikan kebijakan secara transparan dan efektif kepada masyarakat.

Kepala Diskominfo Lahat, Eti Listiana, SP, MM, menegaskan bahwa Pemkab Lahat di bawah kepemimpinan Bupati H. Bursah Zarnubi, SE, dan Wakil Bupati Widia Ningsih, SH, MH, siap mendukung kebijakan pusat dalam meningkatkan literasi media dan keterbukaan informasi publik.

“Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lahat diwajibkan mengaktifkan website dan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Ini adalah langkah konkret dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik serta mendukung visi nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Eti.

Dalam Rakor tersebut, Diskominfo Lahat juga menyampaikan beberapa usulan penting. Pemkab Lahat meminta surat edaran dari Kementerian Komdigi sebagai dasar kerja sama antara pusat dan daerah dalam bidang komunikasi publik. Selain itu, Dinkominfo juga mendorong kepastian perubahan nomenklatur Dinas Kominfo di daerah agar sesuai dengan nomenklatur Kementerian Komdigi.

Percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi perhatian utama, mengingat masih terdapat 56 desa blankspot di Kabupaten Lahat yang belum memiliki akses internet memadai. Oleh karena itu, Diskominfo Lahat terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan penyedia layanan telekomunikasi guna mempercepat penyediaan jaringan di wilayah-wilayah tersebut.

Eti Listiana menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Komdigi dan penyedia layanan telekomunikasi atas pembangunan tower sejak 2022 hingga 2024. Berkat pembangunan tersebut, jumlah desa blankspot di Lahat berhasil berkurang dari 103 desa menjadi 56 desa pada awal 2025.

“Seluruh data desa blankspot serta koordinat lokasinya sudah kami laporkan kepada Kementerian Komdigi dan vendor telekomunikasi setiap tahun. Kami berharap upaya ini dapat terus berlanjut demi pemerataan akses digital di Kabupaten Lahat,” tandasnya.

Rakor ini menjadi langkah strategis bagi Pemkab Lahat dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mendukung pembangunan daerah yang berbasis digital dan transparansi informasi publik.

(Syahrial)