Resmi Disiapkan Usai Lebaran 2026: Skema Work From Home dan Work From Office ASN Diubah! Hemat BBM, Tapi Tidak Berlaku untuk Semua

Lahat | Sumsel.suarana.com- Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru terkait pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca Lebaran 2026. Skema ini mengatur kombinasi antara Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) dengan tujuan utama menghemat anggaran negara sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan yang digodok bersama sejumlah kementerian ini disebut akan menerapkan pola 1 hari Work From Home dan 4 hari Work From Office dalam satu minggu kerja. Rencana tersebut masih menunggu pengumuman resmi setelah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa pembahasan kebijakan ini telah melalui rapat panjang lintas kementerian. Fokus utamanya adalah bagaimana pemerintah bisa tetap menjaga produktivitas ASN di tengah ancaman krisis energi global, sekaligus melakukan efisiensi fiskal.

Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk semua ASN. Bagi mereka yang bekerja di sektor pelayanan publik langsung seperti tenaga kesehatan, keamanan, dan layanan masyarakat, tetap diwajibkan menjalankan Work From Office secara penuh. Hal ini dilakukan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Dalam mekanismenya, ASN yang ingin menjalankan Work From Home harus mengajukan permohonan melalui sistem internal instansi masing-masing. Pengajuan tersebut wajib disertai dengan target kerja yang jelas dan harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.

Untuk memastikan kinerja tetap optimal, pemerintah juga akan menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi. ASN yang menjalankan Work From Home diwajibkan melakukan presensi digital dan menyusun laporan kinerja harian. Selain itu, mereka juga harus tetap siaga atau on call selama jam kerja berlangsung.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari transformasi digital birokrasi sekaligus upaya adaptasi terhadap dinamika global. Di tengah potensi krisis energi akibat konflik internasional, pemerintah berupaya mencari keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan publik.

Meski demikian, publik kini masih menunggu kepastian lebih lanjut, termasuk hari apa yang akan ditetapkan sebagai jadwal Work From Home setiap minggunya. Keputusan tersebut disebut sudah mengerucut, namun belum diumumkan secara resmi ke masyarakat.

Kebijakan ini pun memunculkan pertanyaan besar: apakah skema baru ini benar-benar mampu menghemat energi tanpa mengurangi kualitas pelayanan, atau justru akan menjadi tantangan baru dalam sistem kerja ASN ke depan?

(Syahrial)