Isu Penghapusan Anggaran Dana Desa, Kades Rimau Sungsang: Ini Ngak Masuk Akal

Banyuasin | Sumsel.suarana.com - Beredar Gunjang ganjing bahwa anggaran dana desa tahun kedepannya akan dilakukan penghapusan alias ditiadakan lagi. Hal ini diungkapkan oleh kepala desa Rimau Sungsang Kecamatan Banyuasin ll kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, saat berhubungan dengan awak media via WhatsApp, Jum'at 26 Desember 2025.

Berawal pada kesempatan momentum akhir tahun,awak media coba hubungi seluruh instansi terkait penawaran iklan tayang ucapan selamat tahun baru 2026, namun tidak seperti biasanya para mitra yang ditawari untuk penayangan iklan tersebut banyak yang tidak memberikan respon sebagaimana biasanya.

Kepala Desa Rimau Sungsang, Musmulyadi.yang memberikan respon justru mengungkapkan akan sebuah perubahan yang terjadi pada sistem dana desa yang menurut dia bakal ditiadakan,>

"tahun ini perubahan terjadi dana desa ngak ada lagi" ungkapnya 

Musmulyadi juga menambahkan wacana peniadaan dana desa dimaksud berkemungkinan besar tidak bisa di ganggu gugat alias sudah pasti,>

"Kayaknya udah fix" tambahnya pula 

Menurut kepala desa Rimau Sungsang ini, hal tersebut berhubungan kuat dengan beberapa kasus kepala desa di tanah air yang kedapatan korupsi dana desa, serta adanya laporan dari lembaga dan aktivis baru baru ini yang menduga semua kepala desa se kabupaten banyuasin terindikasi korupsi pengelolaan dana desa,>

"Ya karena kami kepala desa disangkakan korupsi semua" ujarnya 

Dirinya berpendapat perubahan yang terjadi disinyalir adanya elite politik dan agenda asing yang menyusup ke dalam proses keberlangsungan pemerintah Indonesia, ia menuturkan dengan adanya dana pemerintah masih mampu mengatasi problematika seperti covid 19 sekalipun.

"Kalau saya sih mas, ini kayaknya ada agenda dari asing untuk pelemahan eh didesa, pelemahan Indonesia dengan cara menyerang dana desa itu, karena saya lihat eh kita sudah melewati zaman covid waktu itu e,, negara kita bisa eksis dan tetep Solid, dikarenakan desa mengelola dana desa yang bisa di apa, diperintahkan untuk BLT kemudian menggerakkan ekonomi dari bawah. Sehingga ekonomi itu tetap stabil" tuturnya 

Lebih lanjut Sebagai seorang kepala desa, Musmulyadi tidak memungkiri bahwa adanya oknum kepala desa yang memang melakukan korupsi dana desa, akan tetapi menurutnya tidak adil bilamana seluruh Kades harus ikut menerima imbasnya, Musmulyadi menyebutkan bahwa seharusnya pemerintah menghukum berat para oknum tersebut sedang yang mengelola anggaran sesuai aturan menurut dia layak mendapatkan penambahan anggaran dana desa.

"Memang tidak bisa kita pungkiri sih, ada beberapa oknum yang nakal tapi sangat tidak adil karena desa yang bener bener melaksanakan malah disama ratakan, seharusnya desa yang melaksanakan dengan benar itu ditambahin, karena mereka sudah ditempah berbagai macam keadaan e pembelajaran sehingga dalam  pengolahan tu sudah mulai memahami dan pembangunan yang mereka lakukan lebih baik dari pihak ke tiga" sebutnya 

Kades Rimau Sungsang ini juga membeberkan bahwa mereka selaku kepala desa sangat sedikit yang bisa menyelewengkan dana desa, alasan tersebut menurutnya pembangunan di tiap tiap desa  sudah diawasi oleh warga masyarakat langsung, kebijakan pemberhentian aliran dana desa menurut dia sangat tak sesuai logika.

"Karena kami kepala desa itu kalau untuk melakukan pengerjaan yang basing basingan itu e kurasa kemungkinannya kecil, karena kami tu tinggal ditengah tengah masyarakat, jadi ketika ada pekerjaan yang sangat buruk yo masyarakat langsung mendatangi rumah kita, menggedor dan memberikan kritik langsung, jadi itu Ndak masuk akal kalau memang ada yang nakal ya seharusnya sih itu aja yang diberesin kalau bisa ya dihukum seberat-beratnya itu aja sih menurut pandangan aku mas" ucapnya 

"Karena kalau ini dilanjutkan saya lihat dampak  dua tahun berikutnya ekonomi Indonesia akan down dan pada saat itu pencalonan pak Prabowo kedepan akan buruk imejnya dan disitulah mungkin ada pergantian lagi yang lain mungkin apakah skenario dan sebagainya kita nggak faham politik elit kayaknya ini" tutupnya 

Sementara dari berbagai sumber lainnya diketahui bahwa dana desa tahun 2026 yang akan datang bukannya dihapuskan, melainkan diganang ganang bakal mengalami penurunan pagu anggaran secara dramatis, yakni dari besaran mencapai satu miliar rupiah per desa setahun kini dikabarkan akan menurun menjadi Rp 2,50,000,000,00.(Dau ratus lima puluh juta rupiah) Saja per tahun setiap desanya.

. Pewarta: Junaidi