Pernyataan Sikap, DPD JPKP Desak Inspektorat Audit Investigatif Menyeluruh di Muara Sugihan

Banyuasin | Sumsel.suarana.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, hari ini menyatakan sikap dan menggelar aksi unjuk rasa di pangkalan balai depan kantor bupati kabupaten Banyuasin, aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari satuan polisi pamong praja, Rabu (16/7/2025).

Dalam pernyataan Sikap yang disampaikan melalui orasi yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten Banyuasin tersebut, ketua kordinator aksi Indo Sapri, diwakili oleh kordinator lapangan DPD JPKP Irawan menyebutkan, Sehubungan dengan pengelolaan dana desa tahun 2023 sampai 2024 di wilayah kecamatan muara Sugihan  mereka menduga banyaknya indikasi penyelewengan dan Mark up anggaran.

>"Kami menemukan penggunaan anggaran dana desa di seluruh desa kecamatan muara Sugihan tahun anggaran 2023 hingga 2024, setelah kami lakukan investigasi dilapangan terdapat dugaan kuat bahwa penggunaan dana desa tersebut terindikasi, terjadi dugaan penyelewengan yaitu Mark up anggaran dalam beberapa item, dinilai sangat perlu dilakukan audit investigatif di tela'a dan verifikasi secara mendalam oleh inspektorat kabupaten Banyuasin" paparnya 

Selain meminta kepada inspektorat kabupaten Banyuasin untuk melakukan audit investigatif tentang anggaran dimaksud dalam aksi tersebut pun disampaikan permintaan tindakan tegas kepada Bupati Banyuasin tentang maraknya pemberitaan yang beredar terkait dugaan perzinahan  kepala desa mekar jaya dengan gadis tenaga honorer perpustakaan SMAN 1 Muara Sugihan.

>"demi terciptanya transparansi penggunaan anggaran negara, serta sebagai bentuk upaya dalam mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.serta meminta tindakan tegas kepada bupati melalui inspektorat berkaitan masalah beredar nya berita tentang oknum kepala desa mekar jaya yang sudah membuat keresahan di duga melakukan perzinahan kepada gadis tenaga honorer perpustakaan SMAN 1 hingga hamil"sebutnya 

Pada aksi yang digelar mereka menyuarakan tiga poin penting untuk ditindaklanjuti secepatnya yakni;

>"1) mendesak inspektorat kabupaten Banyuasin untuk segera turun kelapangan melakukan investigasi secara profesional terkait penggunaan dana desa di seluruh desa kecamatan muara Sugihan tahun anggaran 2023 hingga 2024".

>"2) mendesak inspektorat kabupaten Banyuasin untuk memanggil memeriksa secara detail dan rinci serta menetapkan tersangka jika terdapat bukti yang cukup atas dugaan penyelewengan dana desa seluruh desa kecamatan muara Sugihan".

>"3) mendesak bupati untuk melakukan pemecatan kepada kepala desa mekar jaya kecamatan muara Sugihan jika terbukti melakukan perbuatan perzinahan sesuai dengan KUHP pasal 284. UU desa no tahun 2014 yang mana telah di ubah UU desa no 3 tahun 2024 tentang larangan kepala desa" pungkasnya 

Demi keberimbangan informasi, awak media coba meminta tanggapan dari beberapa kepala desa di wilayah kecamatan muara Sugihan termasuk PLH Camat Kecamatan Muara Sugihan dan kepala desa mekar jaya yang juga disebut sebut dalam pernyataan Sikap yang disampaikan oleh DPD JPKP kabupaten Banyuasin  ini.

>"perihal Aksi Hari ini..

Tuntutan yang di sampaikan itu bukan tertuju kepada saya sendiri. Banyak problem di luar dari problem pribadi saya. Soal yang lain saya tidak berwenang lagi pak" jawab Martadinata SE selaku kepala desa mekar jaya.

Sementara itu kepala Desa Margo Rukun Romadhon mengungkapkan:

>"sepurone mas..urung ISO nanggapi mas..Baru fokus nak hajatan mas" ucapnya. Konfirmasi serupa pun disampaikan oleh ketua forum kades Panidi >"maaf saat ini saya belum bisa komentar"ujarnya. Begitu pula Kades Turjana, Haris Setiva S Pd, M Yunus, dan Abdul Mannan yang seolah enggan berkomentar saat dimintai tanggapan.

. Pewarta: Junaidi